JAKARTA, BERITA.press – Repdem mempertanyakan kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang telah membiarkan 300.000 Dosis Vaksin menumpuk, bahkan ada yang sudah kadarluasa.
“Keterlaluan, vaksin yang diusahakan pengadaannya dengan susah payah dan dana yang tidak sedikit, dibiarkan rusak, benar-benar mubazir. Padahal banyak daerah lain yang butuh, orang antri dan berebut untuk divaksin.” Ujar Rusmarnie Rusli, Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak REPDEM dalam rilis tertulisnya
Rusmarnie mengatakan bahwa sebanyak 300.000 dosis vaksin menumpuk di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar). Kondisi itu membuat angka realisasi vaksin di Sumbar masih rendah sehingga butuh percepatan untuk meningkatkan Herd Imunnity di Provinsi Sumatera Barat.
“Sudah seharusnya Pemprov menjadi garda kedepan untuk menurunkan angka COVID-19 di pemerintah Provinsi nya. Beda hanya dengan Provinsi Jawa Tengah yang trend sudah menurunkan angka penularan covid-19” ujarnya
Rusmarnie mengungkapkan bahwa Ini merupakan tanggung jawab bersama, hal demikian sudah dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, seluruh stalkholder harus menjemput bola jika perlu ada Vaksinasi Door to Door untuk mengejar Penurunan Angka COVID-19.
“Terbukti sekarang pelahan membaik, tadinya PPKM level 4, sekarang ada berapa kota memasuki PPKM level 2 berarti penurunan penularan angka covid-19, dilakukan dengan gaspol Vaksinasi uang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Daerah” jelasnya
Menurutnya, Jika tidak dilakukan oleh pemerintah Daerah ini bisa merugikan kita bersama, semua menginginkan agar penularan covid-19 turun dan membaiknya perekonomian di Indonesia Pulih.
“Semoga Ikhtiar yang kita lakukan bisa membuat Indonesia segera pulih dan Indonesia menjadi negara Maju salah satu cita-cita Bangsa kita” tutupnya. (BDU | RED)
