Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, mendadak berang saat mengetahui rendahnya honor bagi para pengajar di lingkungan Polri. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis (2/4/2026), ia merasa tidak habis pikir dengan besaran upah yang hanya dipatok Rp 100 ribu per jam.
Menurutnya, angka tersebut sangat tidak sebanding dengan tanggung jawab besar dalam mencetak personel polisi yang berkualitas. Safaruddin menilai, jika institusi ingin memiliki aparat yang hebat, maka penghargaan terhadap para pendidiknya pun harus dilakukan secara serius dan profesional.
“Seharusnya bisa sampai Rp 5 juta per jam,” tegas Safaruddin.
Ia juga memperingatkan bahwa rendahnya perhatian pada sektor pendidikan bisa berdampak pada perilaku anggota polisi di lapangan. Baginya, Lemdiklat merupakan garda terdepan dalam membentuk mental anggota agar tidak terjerumus ke dalam tindakan menyimpang seperti menjadi bandar narkoba.
Safaruddin juga menyoroti fenomena Lemdiklat yang seringkali dijadikan tempat “buangan” bagi anggota polisi yang bermasalah. Ia khawatir, instruktur yang tidak memiliki motivasi tinggi hanya akan menularkan kebiasaan buruk kepada para peserta didik.
Kritik tajam ini ditujukan agar Polri segera merombak skema anggaran pendidikan mereka. Dengan kesejahteraan yang terjamin, ia berharap para pengajar bisa lebih fokus dalam memberikan edukasi terbaik tanpa harus memikirkan kekurangan biaya hidup.
