Beritaraya.id, Palembang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palembang menggelar pelantikan pengurus masa bakti 2021-2026.
Pelantikan tersebut dilakukan Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan di Auditorium Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Kota Palembang, Rabu (16/3/2022).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Rosidin Hasan, Kepala Badan Kesbangpol Sumsel Kurniawan, Anggota DPRD Sumsel M Yansuri, Anggota DPRD Kota Palembang M Hidayat dan seluruh pengurus DPC Peradi Kota Palembang.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengharapkan kepada teman-teman yang tergabung dalam DPC Peradi Kota Palembang dapat selalu mengedepankan kode etik integritasnya sebagai penegak hukum dalam menjalankan kedudukan dan peranannya serta tugasnya dalam membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum khususnya didalam wilayah hukum Provinsi Sumsel.
“Selamat kepada yang terpilih dalam kepengurusan PERADI cabang Kota Palembang dan mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya selalu dilindungi Allah Swt dan lancar dalam membantu pembangunan hukum di Provinsi Sumsel,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PERADI Kota Palembang Ki Azwar Agus mengatakan mudah-mudahan acara seremonial dengan dilantiknya pengurus Peradi cabang Kota Palembang masa bakti 2021-2026 dapat menegakkan hukum dan menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya.
“Untuk kedepan kita akan menjalankan program yang ada dan akan menambahkan program yang sudah baik sebelumnya diantaranya dengan melakukan pendidikan berkelanjutan dengan pendidikan advokat baru dan lain-lainnya sebagai wujud dari pengembangan advokat untuk menghadapai era globalisasi saat ini,” kata Azwar.
Azwar menuturkan dalam menjalankan tugasnya akan bekerja sama dengan Pemprov Sumsel untuk membuat program keluarga sadar hukum dan dirinya segera akan membicarakan, karena Pemprov sangat antusias dengan program tersebut.
“Kedepan Peradi semakin kuat, advokatnya semakin jaya dan penegakkan hukum akan semakin baik dan bisa memberikan keadilan bagi semua kalangan masyarakat,” tuturnya sambil berharap.
Selain itu, Azwar menyampaikan bahwa DPC PERADI Palembang mempunyai Pusat Bantuan Hukum (PBH) secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau miskin.
“Untuk masyarakat yang bermasalah dengan hukum, ketika ingin mendapatkan bantuan hukum dari PBH PERADI Cabang Palembang digratiskan, tetapi untuk biaya advokatnya dibantu oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham),” pungkasnya.
