Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pandeglang angkat bicara soal, kasus Dinas kesehatan ( Dinkes) serta Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga (Disdikpora) kabupaten pandeglang yang sedang ditangani oleh pihak polres pandeglang.
“Banyak kasus-kasus yang terjadi di tubuh disdikpora dan dinkes kabupaten pandeglang telah banyak kejadian komersialisasi pendidikan kesehatan setiap tahunnya, baik program ataupun sistem di tubuh disdikpora dan dinkes kabupaten pandeglang”, Selasa 9/05/23
Ketua Umum hmi cabang pandeglang, Entis Sumantri menyampaikan dari hasil investigasi dan analisis kami di lapangan ternyata adanya kasus di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sedang di tangani oleh pihak polres pandeglang.
Lanjut tayo sapanya ketua Umum mengatakan kami telusuri baik ditingkat Puskesmas hingga Dinas Kesehatan kabupaten ini ternyata konpleks baik dalam sistem kepegawaian dan anggaran yang di terima, sama halnya di dalam Disdikpora, maka hal ini harus segera tuntaskan dan jangan di peti Es kan oleh aparat penegak hukum (APH) Polres pandeglang yang sedang menanganinya.
Senanda dengan Fikri Hidayatullah Ketua Bidang PTKP HMI cabang Pandeglang menyampaikan adanya kasus-kasus yang terjadi baik di tubuh Dinkes dan Disdikpora kabupaten pandeglang yang sedang dalam penanganan aparat penegak hukum khusus nya polres pandeglang ini harus segera tuntaskan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, ” Ujarnya
“Kami akan kawal hingga kepada akar rumput persoalan hingga di tuntaskan kasus-kasus yang ada di polres pandeglang, Kami Himpunan mahasiswa islam hmi cabang Pandeglang adalah agent sosial control yang akan terus mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah baik Legislatif, yudikatif dan eksekutif di kabupaten pandeglang yang tidak pro terhadap rakyat,” Jelasnya
Lanjutkan, Apabila pihak polres pandeglang mengabaikan hal ini dan tidak mampu menangani kasus- kasus ditubuh Dinas terkait maka lebih baik kapolres pandeglang harus di copot dari jabatannya serta kami akan bawa data-data hasil investigasi ini ke Polda Banten, hingga dengan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
