Beritaraya.id, Jakarta – Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Iwan Dwi Laksono mendukung gerakan mahasiswa yang dengan kesadarannya ingin memberikan mengkoreksi terhadap jalannya pemerintahan apalagi hal itu ditujukan untuk menegakkan prinsip demokrasi dan tatanan pemerintahan yang baik.
Namun ia menolak gerakan penurunan Presiden Jokowi yang memboncengi gerakan mahasiswa.
“Mendukung gerakan mahasiswa untuk mengkoreksi pemerintahan terutama terkait kepentingan Rakyat Banyak secara ilmiah, demokratis dan kerakyatan. Kemudian menolak setiap gerakan penurunan Presiden Jokowi yang membonceng gerakan mahasiswa,” kata pria yang biasa dipanggil Cak IDL ini melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Mantan Ketum Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) ini mengaku prihatin lantaran Presiden Jokowi terkesan membiarkan para pembantunya di lingkaran istana melakukan tindakan sembrono.
Pasalnya tindakan maupun kebijakan para pembantu presiden dirasa tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat.
“Seharusnya Pak Presiden lebih banyak menerima masukan dari banyak pihak yang tidak hanya masukan dari pembantu-pembantunya yang ternyata sembrono mengambil kebijakan,” ujar Cak IDL
Lebih jauh Iwan menjelaskan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak misalnya minyak goreng (Migor), BBM, menurutnya tidak mencerminkan sikap berpihak kepada rakyat miskin. Selain itu penanganan kasus per kasus terkesan berlarut-larut.
“Seharusnya Pembantu-pembantu Presiden Jokowi tanpa kecuali harus gotong royong menjelaskan dan mensosialisasikan setiap kebijakan serta solusi dari setiap konsekuensi kebijakan,” tambahnya.
Dirinya juga menyingung beberapa Menteri dilingkaran penting Presiden seperti Menko Marinvest Luhut Pandjaitan, Menteri BPKM Bahlil Lahadalia dan Mendagri Tito Karnavian yang melakukan manuver kekuasaan terkait perpanjangan jabatan Presiden dan 3 periode.
Selain itu, menteri ESDM dan Menteri BUMN Erick Thohir pun dinilai kurang memberikan solusi dari kebijakan yang diambil.
“Menteri ESDM yang diam saja terkait pertamax, Pertamina Dex, solar dan Pertalite plus LPG padahal ini kementerian teknis terkait Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri BUMN yang kurang menjelaskan terkait BBM yg dibawah kendalinya yaitu Pertamina,” Paparnya..
