Tutup Iklan
Berita

Jangan Ciderai Demokrasi, Demokrat Tangsel Tegaskan ASN Tak Berhak Intervensi Hak Pilih Rakyat

107
×

Jangan Ciderai Demokrasi, Demokrat Tangsel Tegaskan ASN Tak Berhak Intervensi Hak Pilih Rakyat

Sebarkan artikel ini
Jangan Ciderai Demokrasi, Demokrat Tangsel Tegaskan ASN Tak Berhak Intervensi Hak Pilih Rakyat

Beritaraya.id, Tangerang Selatan – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Julham Firdaus, angkat bicara perihal adanya informasi oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 2024.

Oknum ASN yang diduga berada ditingkat Kelurahan dan Kecamatan tersebut dikabarkan mengumpulkan aparatur RT dan RW untuk memilih partai dan calon tertentu.

Berita Ini Di Sponsorin Oleh :
Scroll Ke Bawah Untuk Lihat Konten

“Saya sudah dapat info dari kader saya di tingkat Kelurahan dan Kecamatan akan dugaan intervensi oknum Kelurahan dan Kecamatan untuk menggiring ke partai tertentu dan calon tertentu,” ujar Julham dalam keterangannya yang diterima Tangerangraya.net – Jaringan Berita Raya News Network, Senin, (15/8/2022).

“Lurah, Camat, Dinas dan semua pegawai di Tangsel dibiayai oleh uang rakyat bukan uang partai atau bahkan uang Walikota serta Wakil Walikota, saya intruksikan kepada semua kader Demokrat se Tangsel agar awasi para ASN Kelurahan dan Kecamatan untuk tidak bermain politik praktis,” imbuhnya.

Dia juga selalu mengingatkan kepada Camat dan Lurah untuk menjaga netralitas dalam setiap momentum pesta demokrasi. Bahkan ia bersedia memberikan pendampingan hukum jika ada tekanan atau intervensi untuk membantu salah satu partai.

“Demokrat Tangsel ingin pesta demokrasi 2024 berjalan jurdil (jujur dan adil) dan kondusif, artinya masyarakat bebas memilih capres, caleg, serta partai politik sesuai hati nurani dan keterpihakannya,” tegasnya.

“Jabatan itu sementara, kalau Camat, Lurah serta ASN lainnnya jangan coba-coba untuk melakukan kegiatan politik praktis untuk partai tertentu,” sambungnya.

Pria yang duduk di kursi anggota DPRD Kota Tangsel itupun menghimbau agar tidak ada kepentingan politik di dalam program pemerintah. Lanjut Julham, pemerintah harus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Nanti kita akan liat di program dalam APBD Perubahan 2022 dan APBD murni tahun 2023, kegiatan Kecamatan dan Kelurahan yang sudah dialokasikan anggaran kemana larinya, siapa yang melaksanakannya dan seperti apa serapannya jangan sampai jadi ajang kejahatan politik,” tandasnya.