Tangerang Selatan – Anggota DPRD dan Pemerintah Kota Tangsel diminta dapat menyelesaikan pengentasan kemiskinan, bukan hanya fokus persoalan-persoalan fisik.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Tangsel, Heri Sumardi menyoal puluhan ribu jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, seperti dalam data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
“Mestinya DPRD bersama-sama dengan Eksekutif bagaimana menyelesaikan pengentasan kemiskinan. Hari ini (Pemkot Tangsel) fokus dalam persoalan-persoalan fisik,” papar Heri, kepada Tangerangraya.net, saat di mintai tanggapan, beberapa hari lalu, dikutip Selasa, (5/12/2023).
Heri meminta Pihaknya agar para kader Partai Demokrat yang duduk di lembaga Legislatif, melakukan kontrol ketat terhadap kinerja Pemkot, terutama program-program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggota DPRD ya melakukan aksi. Melakukan regulasi dengan yang ada, langkah-langkah yang Eksekutif mestinya dapat dikontrol ketat. Terutama kaitan dengan melaksanakan program penuntasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Kita sudah punya program, kita sudah punya aturan sehingga persoalan2 bisa selesai. Persoalan-persoalan kemiskinan itu malah terabaikan. Ini menjadi perhatian kita semua,” tambahnya.
Ia pun meminta kembali agar para Anggota DPRD di Fraksi Demokrat, tidak hanya mendapatkan laporan dari Wali Kota, Wakil Wali Kota atau OPD saja.
Namun, kata Heri, para kadernya mesti turun ke masyarakat, untuk mendapatkan data yang valid, dan berdasarkan fakta yang ada soal kemiskinan.
Laporan dengan realitas yang ada itu sebetulnya beda. Karena rata-rata Anggota Dewan itu mendengar apa yang disampaikan Eksekutif. DPRD tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Yang paling banyak (warga miskin) adalah Setu,” tandas Heri.
Sementara, Ketua DPD Partai PKS Kota Tangsel Dadang Darmawan menduga, beberapa data soal kemiskinan tersembunyi dari khalayak.
Pasalnya kata Dadang, data valid soal kemiskinan menjadi langkah DPRD dan Pemkot Tangsel dalam mengentaskan salah satu permasalahan kota.
Sebenarnya memang ada beberapa data yang tidak terungkap ya. Di mana ini (kemiskinan) memang mesti kita cermati bersama, termasuk juga data stunting di Tangsel tinggi kan,” papar Dadang.
Dadang menyampaikan, kesenjangan di Kota Tangsel pun tampak sangat signifikan. Hal itu, merunut pada keberadaan pengembang-pengembang dan kesenjangan di permukiman.
“Kita lihat memang kesenjangan cukup tinggi. Antara di wilayah BSD, dengan mungkin wilayah di luar BSD yah, itu keliatannya sih. Angka pengangguran di Tangsel juga cukup tinggi,” tandas Dadang.
Sebelumnya diberitakan Dinas Sosial Kota Tangsel menyatakan data desil I kemiskinan ekstrem di Tangsel berjumlah 58 ribu berdasarkan informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel
Mohammad Ervin Ardani mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelaraskan data terkait kemiskinan.
Ervin menjelaskan hal demikian merujuk kepada data kemiskinan ekstrem, hasil olah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
“Data dari Kemenko PMK itu ada sekitar 58 ribu warga miskin dengan kategori ekstrem,” ujar Ervin, dikutip Selasa, (5/12/2023).
“Sementara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kita ada sekitar 380 ribu. Ini yang diselaraskan, agar menjadi data yang terintegrasi,” tambahnya.
Laporan: STW
