Berita, Jakarta – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS Baleg DPR RI, Willy Aditya, berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada masa sidang I tahun persidangan 2021-2022.
Willy menjelaskan, saat ini pembahasan RUU PKS sudah masuk dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 sebagai usul inisiatif Baleg DPR RI.
Penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik pun diperkuat dengan telah berulang kali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta mempelajari catatan kritis yang terjadi pada periode DPR RI sebelumnya.
“Ini semoga bisa menjadi jalan tengah lah, kita tentu berharap ini masa sidang ini selesai naskah akademik untuk kemudian dibawa ke paripurna untuk diambil keputusan,” ungkapnya.
Willy menjelaskan terdapat empat isu krusial (pro-kontra) yang terjadi dalam dinamika pembahasan RUU PKS selama ini. Pertama, terkait judul RUU, antara penggunaan terminologi ‘kekerasan seksual’ atau ‘kejahatan seksual’; Kedua, tentang jenis-jenis kekerasan; Ketiga, tentang persetujuan melakukan hubungan seksual (sexual consent); Keempat, tentang kontrol dari masyarakat.
“Terkait isu pertama, kita kan sedang bicara tentang kekosongan payung hukum berupa tindak pidana khusus. Sehingga, aparat penegak hukum memiliki legal standing sehingga bisa melakukan penindakan,” paparnya.
Selain itu, terkait jenis-jenis kekerasannya apa saja, tambah Willy, dapat dilakukan harmonisasi dengan undang-undang yang sudah eksis sejauh ini yaitu di UU KUHP.
“Saya berkoordinasi dengan Kemenkumham. Kan mereka juga sedang mengajukan revisi RUU KUHP. Jadi biar tidak tumpang tindih, mana klausul-klausul atau pasal-pasal yang sudah ada di KUHP tidak perlu lagi masuk di RUU PKS. Jadi lebih sederhana,” jelas Willy.
Terkait dengan sexual consent, politisi Partai Nasdem itupun menekankan RUU ini tidak mengatur hal tersebut, terlebih soal orientasi seksual (sexual orientation). RUU ini, tegas Willy, lebih menekankan pada pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual karena dinilai belum ada aturan yang khusus mengenai hal tersebut.
“Dan yang terakhir tentu kontrol sosial tidak kita hilangkan. Tentu ini jadi sebuah kekhasan dari sosio-kultural kita, di mana ada peran keluarga, peran adat, peran masyarakat, itu sangat perlu diberikan kewenangan khusus itu,” tandas Willy. (MCM | RED)
Artikel ini tayang pertama di MCMNEWS.ID
