TANGERANG SELATAN, BERITARAYA – Fenomena manusia silver belakangan sedang marak. Selain kehadirannya yang mengganggu ketertiban umum, praktik dugaan eksploitasi anak juga menjadi problem.
“Awal Oktober ini, aparat Satpol PP Kota Depok telah menjaring PPKS, mulai dari usia remaja hingga dewasa. Mereka lalu dilimpahkan kepada kami untuk dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Beji Timur,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos Depok, Nita Ita Hernita di Balai Kota Depok, Jawa Barat seperti dilansir dari MCMNews.id, Kamis (7/10)
Menurut Nita, setelah dibawa ke RPS, petugas dinsos melakukan asesmen dan penelusuran terhadap PPKS. Tidak lupa, mereka juga diberikan edukasi dan meminta PPKS membuat perjanjian agar tidak kembali ke jalan.
“Kami juga meminta pihak keluarga datang ke RPS. Lalu, mereka diserahkan ke keluarga setelah sebelumnya kami lakukan pendampingan psikososial bagi yang masih di bawah pengawasan orangtua,” tutur Nita.
Nita mengatakan, banyak diantara mereka yang menjalani rehabilitasi di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) milik Dinas Sosial Kota Depok mengaku, alasannya menjadi pengemis silver hanya karena putus sekolah dan mencari penghasilan tambahan.
“Ini harus menjadi perhatian semua pihak, lintas dinas,” kata Nita.
Peran Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok menjadi penting dalam mengentaskan persoalan itu.
“Kita harus mencari solusi agar para anak-anak ini tidak turun lagi ke jalan,” kata Nita.
Lebih jauh Nita mengatakan, sebagai bentuk rehabilitasinya, Dinas Sosial pun telah menggandeng Kementerian Sosial untuk bersama menangani permasalahan ini. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Panti Asuhan Pangudi Luhur dan Balai Mulya Jaya.
“Setiap anak yang ditindaklanjuti ke balai dan panti, akan diberdayakan untuk menunjang keberhasilan proses tahapan rehabilitasi anak jalanan termasuk pengemis silver,” kata Nita.
Menurut Nita, dinsos juga berencananya memberi pelatihan kerja bagi para manusia silver yang terjaring razia. Dengan pelatihan ini mereka diharapkan memiliki keahlian agar mendapat pekerjaan layak di kemudian hari.
“Kami bukan hanya melakukan pembinaan kepada PPKS yang terjaring. PPKS yang memasuki usia 21 tahun ke atas akan diberikan pelatihan kerja,” terangnya.
Dinsos, Nita melanjutkan, akan terus melakukan pengawasan kepada PPKS. Langkah itu untuk memastikan mereka dapat hidup lebih baik. “Kami ingin setelah direhabilitasi mereka bisa menjadi manusia mandiri dan tidak kembali lagi ke jalan,” ujarnya. (RED | RED)
Artikel ini pertama tayang di MCMNews.id
