Beritaraya.id, Tangerang Selatan – Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Alexander Prabu menyatakan bahwa korupsi yang di lakukan oleh pejabat pemerintah daerah terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang.
“Kenapa sih banyak pejabat pemerintah daerah, yang ketangkep oleh KPK ? Ya tadi, dia itu menyalahkan wewenang yang di berikan” ungkap Alex, Ketika di wawancarai oleh tim Redaksi Beritaraya.id, Di ruangan Fraksi PSI, Kamis ( 28/07/2012).
Ia menjelaskan bahwa untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang itu, makanya di perlukan transparasi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan atau aktivitas dari pejabat pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat dari masih banyak keluhan-keluhan masyarakat, gedung mangkrak, lalu aduan-aduan masyarakat seperti bangunan baru di bangun beberapa bulan sudah roboh. Itu kan potensi-potensi ada sesuatu disitu gitu loh” terang Alex
Ditambahkannya dari keluhan-keluhan masyarakat tersebut berarti masih banyak hal-hal yang belum dijalankan sesuai dengan asas akuntabel tersebut. Yang mana Akuntabel itu artinya dapat di pertanggung jawabkan.
“Ketika kita di dewan bahas APBD, Masyarakat kan berhak tahu sebenarnya duitnya untuk apa saja. Kalau perlu di web site pemerintah daerah juga terpajang APBD tersebut” ungkapnya
Alex juga menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat biar tidak ada celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Contohnya, Masalah Pembangunan Gedung dinas yang di Lengkong Wetan. Itu karena dia tidak transparan, akan dibangun gedung apa itu ? sehingga masyarakat kan resah mempertanyakan untuk bangun apa sih itu” jelas alex
Ia menambahkan bahwa jika pejabat pemerintah itu mengetahui tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, itu akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
Selain itu, ungkapnya semua pihak mulai dari Inspektorat ataupun BPK harus bisa berkerja maksimal untuk mengkontrol biar tidak ada lagi celah tindak pidana korupsi di pemerintahan.
“Inspektorat dan BPK tetap terus berkerja. Audit harus tetap terjadi. Kalau itu tidak terjadi, bisa di curigai orang sebagai penyalahgunaan wewenang” tambah Alex
Anggota Komisi 4 tersebut juga menerangkan kalau bisa inspektorat lebih baiknya di bentuk secara independen atau di pilih dari Provinsi atau pusat agar pengawasan nya lebih transparan dan akuntabel.
“Menurut saya, Inspektorat jangan dipilih dari Pemerintah Daerah berarti itu sama saja mengawasi diri sendiri, sama seperti jeruk makan jeruk. Jadi lebih baiknya independen, atau di pilih dari Provinsi atau Pusat” Ungkapnya.
Terkahir Alex menjelaskan bahwa di PSI pihaknya selalu di awasi oleh DPD, Bahkan setiap minggu semua legislatif PSI melakukan laporan ke DPD, terkait semua aktivitas yang mereka kerjakan.
“Kami mungkin salah satu dewan yang memiliki KPI, dan kami di awasi, bahkan LHKPN kami pun di cek. Ini sesuai slogan kami, siap kerja, siap diawasi.” Tutupnya
