“Pemerintah, dalam hal ini adalah TNI/Polri. Masyarakat, dunia usaha, media dan juga perguruan tinggi (akademisi),” sebutnya.
Bey meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memetakan TPS di lokasi rawan bencana.
“Tadi saya sampaikan kepada perwakilan KPU, mohon agar para anggota KPPS yang ada di TPS diberikan kewenangan seandainya terjadi bencana untuk melakukan tindakan – tindakan yang harus diambil,” terangnya.
“Jadi tidak perlu menunggu lama – lama lagi untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan,” tambahnya.
Bey memiliki catatan Kabupaten Bogor paling rawan bencana di Jabar, tapi kewaspadaan harus dilakukan di demua daerah tanpa terkecuali.
Saat ini 1.800 personel BPBD telah siaga di setiap kecamatan dibantu TNI, Polri dan para relawan.
