Catatan : Dr. Suriyanto Pd, S.H., M.H., M.Kn. (Praktisi Hukum)
Isu politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak hanya menimbulkan kehebohan di dalam negeri. Hal ini ternyata juga jadi sorotan sejumlah media asing, yang memberitakan fenomena politik dinasti Jokowi tersebut.
Isu politik dinasti keluarga Jokowi kencang berhembus usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Bahkan, jalan Gibran menuju bursa Pilpres pun penuh dengan kontroversi.
Menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi batas usia capres-cawapres. Di mana syaratnya kini menjadi maksimal 40 tahun atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah.
Media Jepang thejapantimes, menyoroti upaya Jokowi yang berusaha menancapkan pengaruhnya dan berusaha mengubah konstitusi untuk bertahan lebih lama dalam kekuasaannya.
Jokowi terus bermanuver dengan membangun dinasti politik untuk memainkan peran menentukan arah kebijakan ekonomi di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ke depan. Manuver itu semakin terlihat dengan didorongnya putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/20/asia-pacific/backroom-deals-jokowi/
Majalah TIME, juga menyoroti politik dinasti ala Jokowi.
TIME mengunggah artikel yang berjudul ‘Calon Presiden Indonesia Menunjuk Putra Presiden Saat Ini sebagai Pasangannya’.
Artikel yang diunggah pada Senin (23/10) itu membahas peluang Jokowi dalam memainkan pengaruhnya setelah dua periode kepemimpinannya berakhir tahun depan.
Jokowi berulang kali membantah ikut campur dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden serta menampik anggapan adanya dinasti politik, dengan mengatakan bahwa perannya sebagai orang tua hanya untuk menghidupi anak-anaknya.
“Namun, Gibran sebagai wakil presiden bisa memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan negeri dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara setelah periode keduanya berakhir pada Oktober 2024,” demikian ditulis TIME.
Selain itu, media yang berbasis di New York itu juga menulis berita senada dengan judul ‘Putra Joko Widodo Dipilih sebagai Cawapres untuk Calon Presiden Prabowo’.
Hal itu lantas memunculkan kritik atas dugaan dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi. TIME juga membuat subjudul tentang dinasti politik.
Yang dipertaruhkan bagi Jokowi adalah warisannya, termasuk modal baru senilai $34 miliar dan upaya penyulingan komoditas untuk mendorong Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
https://time.com/6327243/gibran-jokowi-vice-president-candidate-prabowo/
Politik dinasti Jokowi joga mendapat sorotan Media The Nation. The Nation menyoroti putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi batas usia capres-cawapres. Di mana syaratnya kini menjadi maksimal 40 tahun atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah.
Menurut The Nation, MK melalui Anwar Usman yang tak lain adalah pamannya sendiri, menggelar karpet merah untuk memuluskan jalan Gibran menjadi Wapres.
https://www.nationthailand.com/blogs/world/asean/4003216
Sorotan media asing tersebut, tentu menjadi pukulan memalukan bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sorotan media asing tersebut, mengindikasikan Jokowi telah merusak demokrasi.
Demokrasi saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan. Pasalnya, tatanan hukum telah dirusak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Ada pihak yang mengatakan bahwa ada operasi senyap untuk menggalkan gibran sebagai capres, ada juga oknum yang mengatakan bahwa dinasti politik tidak masalah.
Kita bisa baca dari tulisan media asing yang berkomentar tentang gibran maju cawapres, kaesang yang perhari jadi ketua umum partai tentu hal ini sudah menjadi konsumsi publik nasional dan internasional.
Jika proses dari pencalonan Gibran sebagai capres telah melalui proses yang wajar-wajar saja, juga kaesang maju menjadi ketum partai dengan proses lazimnya orang berpartai, dan juga bukan anak dari pak jokowi tentunya tidak ada respon negatif publik baik di nasional dan internasional.
Jadi semua kita harus jernih dan bersih berfikir dalam menyikapi kegaduhan publik tentang gibran dan kaesang, jangan respon publik yang begitu kencang lantas dituding oleh para oknum dan pihak ini ada hal yang negatif kepada kedua anak pak jokowi ini.
Maka semua pihak harus sadar jangan membuat narasi-narasi sesuatu yang salah menjadi benar, dan suatu kebenaran di jadikan suatu yang salah, hal ini dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Hal ini yang harus menjadi perhatian kita bersama di semua kalangan.
Editor : Hendriko
