BERITA, TANGSEL – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ),Dodi Prasetya Azhari, turut berkomentar soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) yang belum mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Menurutnya, hal itu terjadi karena pengawasan terhadap PT PITS sangat lemah, tidak profesional dalam pengelolaan, dan evaluasi yang kurang.
“Jadi sebenarnya itu sudah sekian lama. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena evaluasi dan pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagai pemegang saham itu sangat kurang,” kata Dodi, kepada redaksi Berita.press, Kamis (9/9/2021).
Menurut Dodi, lemahnya peran DPRD Kota Tangsel juga menjadi faktor pendukung lainnya yang menyebabkan kinerja BUMD tidak maksimal dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD.
Dodi menjelaskan, bahwa fungsi DPRD saat ini kurang didukung oleh regulasi yang terkesan mengurung kebebasan hak-hak legislasi mereka. Beberapa peraturan pemerintah malah bertolak belakang sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi legislatif dengan semestinya.
“DPRD lemah dihadapan regulasi, misalnya menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya BUMD itu adalah mitra DPRD. Baik di dalam UU, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sendiri. Jangan BUMD itu hanya butuh DPRD pada saat penyertaan modal saja. Masalah manejemen dan pengelolaan keuangan seolah mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada DPRD,” katanya.
Dikatakannya, dari segi perekrutan management BUMD pun kurang optimal. Sebab, terlalu banyak unsur politis dan nepotisme sehingga berpengaruh terhadap kinerja.
Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) itupun tidak menampik bahwa tidak profesionalnya BUMD Tangsel karena diduduki oleh orang dekat dan mantan Tim Sukses.
“Kinerja BUMD juga terkait dengan rekrutmen SDM yang relatif tertutup dan kurang transparan. Masih ada intervensi politik dalam proses rekrutmen. Akibatnya, harapan publik untuk menempatkan PT.PITS sebagai BUMD Tangsel ke posisi optimal butuh proses panjang,” terang Dodi.
“Sebenarnya saya tidak begitu masalah apakah itu timses. Tapi asal kinerjanya terukur. Jangan sampai mereka masuk kesitu dengan alasan rekrutmen. Tapi kinerjanya kurang maksimal,” katanya.
Kendati demikian, iapun berharap Pemkot Tangsel bisa memberikan target. Sehingga, lanjut Dodi, jika target tidak tercapai sebaiknya manajemen diganti atau bahkan dibubarkan saja. (MCM | RED)
