Atas dasar itu, Maman menyampaikan bahwa perusahaan dalam melakukan pengambilan air tanah harus dilengkapi dokumen Surat Izin Pengambilan Air (SIPA).
“Karena salah satu syarat dalam perizinan tersebut, adanya rekomendasi teknis dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Untuk itu, kami disini meminta dalam hal ini Perusahaan secara transparan menyampaikan perihal perizinan tersebut telah dipenuhi.
Hal tersebut sesuai amanat Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya air, karena pada dasarnya Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, apabila pihak selain Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ingin melakukan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air, pihak yang bersangkutan wajib memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Kami minta Pemerintah Daerah melalui BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) menegur perusahaan tersebut, dan menghentikan produksi mereka jika masih melakukan eksplorasi air tanah tanpa izin.
Dan juga meminta pihak kepolisian di Subdit Tipidter Reskrimsus Polda Jabar untuk melakukan pengecekan perizinan perusahaan tersebut, apakah pelanggaran yang terjadi.
