PANDEGLANG, Beritaraya.id – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Oktober (GEPOK) Pandeglang yang terdiri dari HMI, GMNI, LMND, IMM, PW. KUMALA dan KUMANDANG Kabupaten Pandeglang yang menggelar Refleksi Aksi Demontrasi di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang. Pada Pukul 14.00 – 18.30 Wib,” Senin (30/10/2023).
Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan ini menggelar refleksi aksi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 95 tahun dengan Tema Rapot Merah Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
Menurut Entis Sumantri Korlap Aksi GEPOK Pandeglang menyampaikan bahwasanya sumpah pemuda diperingati setiap tahun sebagai pengingat besarnya peran pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.” Ungkapnya.
Bahwasanya Pada 28 Oktober 1928, di kutip dari buku “Dibawah Bendera Revolusi” Pada tahun 1963. Sebagai naskah yang menyatukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri merupakan ikrar para pemuda yang dibacakan saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober lalu.” Menurut Tayo sapaan akrab.
Menurut Entis bahwasanya Pemuda/i Bukan lah semata-mata menjadi simbolis atau seremonial saja maka jelas kaum pemuda bagian dari Agent Of Change, Agent Of Sosial Control yang dapat membawa perubahan untuk bangsa dan negara.”ujarnya.
Maka dengan ini kami sebagai Masyarakat Civil dan Pemuda di kabupaten pandeglang ingin adanya perubahan dan solusi yang nyata untuk daerah kami bagaimana pemuda, hari ini dapat merasakan langkah nyata. Dari Birokrasi Pemerintahan Daerah baik tatanan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif di Kabupaten pandeglang yang di rasa belum maksimal.
Adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah : tentang Ekonomi, politik, Kesehatan, Pendidikan, Insfrastruktur, sosial, Lingkungan, Kebudayaan, Pertanian, Pariwisata, Projek Nasional Tol- Serang- Panimbang, Perencanaan Kawasan Industri, Warisan Dunia UNESCO (Hak Paten Badak), Maraknya Konflik Agraria, serta maraknya kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak yang masih meningkat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Lemah serta Peningkatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang masih tertinggal dari Kabupaten/kota lainya di Provinsi Banten. Ungkapnya.
Lanjut Entis mengatakan Bukan hanya itu kita akan di hadapkan dengan Momentum Pemilu 2024, Sebagai Sarana Demokrasi Rakyat maka jelas kaum pemuda dan pemudi serta masyarakat di Pandeglang harus siap menghadapi itu. Jangan sampai kita ter Bodohi oleh kaum elit politik yang akan datang. (Jadilah Pemuda/I dan Masyarakat yang Bijak dan cerdas).
Tingkatkan Pemerataan Insfratuktur di kabupaten Pandeglang Sesuai Dengan UU No 1 Tahun 2022 Pasal 147 Poin 1-4 Bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja Insfratuktur pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa.
Masih mengatakan pemerintah daerah harus fokus membina kaum muda sesuai amanat peraturan daerah terutama menganggarkan 2% dari APBD untuk pembinaan bagi kaum muda yang ada di kabupaten Pandeglang.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang harus segera membuat payung hukum untuk menjamin nasib para petani, dengan membentuk Perda LP2B agar mereka tidak menjadi korban Oligarki dalam pengalih fungsian lahan.” Ungkap Entis.
Kami rasa belum maksimal maka perlunya di Evaluasi total Birokrasi pemkab pandeglang yang di duga gagal serta kurangnya Inovasi untuk kemajuan dan Peningkatan Daerah. Stop Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Birokrasi pemerintahan kabupaten pandeglang. Ungkapnya.
Menurut Hatta Korlap Aksi 2 Aliansi (GEPOK) Pandeglang mengatakan Ternyata dari hal ini kami rasa belum maksimal maka perlunya Evaluasi Total Birokrasi yang di anggap gagal serta kurangnya Inovasi untuk kemajuan dan Peningkatan Daerah. masih banyak yang harus di evaluasi agar terciptanya kemajuan daerah dalam era digitalisasi dan globalisasi yang begitu canggih ini masih belum terasa secara maksimal kepada masyarakat Pandeglang.
Maka masyarakat kabupaten Pandeglang khususnya pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman ini, bisa di sebut juga siap menghadapi Bonus Demografi yang akan terjadi. Maka pemerintah daerah harus dapat memberikan solusi nyata agar Sumber Daya Manusia (SDM) di pandeglang siap menghadapinya.
Maka dengan kegagalan Birokrasi pemerintahan daerah ini adalah bentuk kegagalan eksekutif yang harus menjadi catatan penting di akhir Periode kepemimpinan Irna-Tanto. ” Ujarnya.
Pemerintah kabupaten pandeglang harus Persiapkan sumber daya manusia atau pemuda yang unggul agar tercipta dari sistem pendidikan yang baik, dalam hal ini Disdikpora kabupaten pandeglang saya nilai belum serius menjalankan tugasnya dalam mempersiapkan SDM yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.”
Sementara itu,dalam menciptakan SDM yang unggul perlu kiranya di topang dengan sarana dan prasarana yang mendukung, maka perlu keseriusan dalam menjalankan program yang sudah ada, agar bagaimana pembangunan sarana pendidikan, Insfrastruktur dan Kesehatan dikabupaten Pandeglang berkualitas.
Tidak menafikan dan kita ketahui bersama dunia pendidikan dan Insfrastruktur serta Kesenjangan Sosial di Pandeglang masih mengalami ketertinggalan jauh dengan daerah kabupaten kota yang lain, ditambah dengan praktik komersialisasi pendidikan yang masih melekat didalamnya,
Maka jelas di sampaikan masih banyak sektor-sektor yang harus di benahi di pandeglang ini. baik Legislatif, yudikatif dan Eksekutif yang ada di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekaligus Pemerintah Pusat Republik Indonesia demi kemajuan kemajuan Indonesia khsusus kabupaten Pandeglang serta terwujudnya masyarakat adil makmur yang di Ridhoi Allah SWT.” Tandasnya.***
Editor : Hendriko
