Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM), Fikri Haldi, mengkritik rendahnya partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI yang berlangsung pada 13 Juli 2024 lalu.
Dalam keterangan tertulisnya yang di terima oleh awak media pada Senin (15/07), Fikri Haldi menyoroti kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatur sistem agar masyarakat aktif datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurut Fikri, anggaran sebesar Rp. 250 miliar yang di alokasikan untuk PSU tidak sebanding dengan tingkat partisipasi yang rendah dari masyarakat.
Dia menegaskan bahwa meskipun KPU di dukung dengan anggaran yang besar dan struktur lembaga yang kuat, mereka gagal melakukan sosialisasi yang memadai di kalangan masyarakat.
“Harusnya dengan anggaran sebesar itu, KPU dapat mengoptimalkan posisinya untuk memastikan partisipasi yang maksimal dari masyarakat dalam PSU,” kata Fikri.
Dia juga menyoroti larangan bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye atau menggalang dukungan langsung dari masyarakat untuk datang ke TPS, sebagaimana yang di atur dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
