Ambisi besar Pemerintah Indonesia untuk mengubah 120 juta unit motor bensin menjadi tenaga listrik kini berada di ujung tanduk. Di tengah target yang masih jauh dari harapan, polemik baru muncul seiring viralnya pengadaan puluhan ribu unit motor listrik baru untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa realisasi pengadaan motor listrik untuk operasional program tersebut telah mencapai 21.801 unit dari total pesanan 25.000 unit di tahun 2025. Meski kendaraan biru muda dengan logo BGN tersebut diklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung operasional di lapangan, langkah borong unit baru ini memicu kritik keras dari masyarakat luas dan juga pelaku industri konversi.
Founder Elektrik Rakyat Indonesia (ERI) & Orang Senang Garage, Divo Gimbal, menilai fenomena ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam kebijakan transisi energi. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat ekosistem konversi yang sudah ada daripada terus-menerus menambah populasi kendaraan baru dengan belanja barang pabrikan.
“Jangan cuma jago belanja unit baru dari pabrikan, sementara rencana 120 juta unit motor bensin dikonversi ke motor listrik dibiarkan tanpa solusi yang jelas. Ini bukan transisi energi, tapi sekadar ganti barang,” tegas Divo dengan nada bicara yang lugas.
Kritik tersebut diperkuat dengan data pahit dari Kementerian ESDM. Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan keinginan Presiden untuk percepatan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, fakta di lapangan menunjukkan kegagalan target yang masif. Dari target konversi 50.000 unit pada 2023, nyatanya hanya 1.000 unit yang terealisasi. Bahkan revisi target di tahun berikutnya tetap tidak tercapai meski subsidi telah dinaikkan menjadi 10 juta per unit.
Kondisi ini semakin diperparah dengan biaya konversi satu unit motor yang masih berkisar antara 12 hingga 16 juta, yang dirasa memberatkan jika dibandingkan dengan harga motor listrik baru. Ditambah lagi, sebaran bengkel konversi tersertifikasi hingga akhir 2025 masih sangat minim dan hanya menumpuk di kota-kota besar.
Divo menambahkan bahwa kebijakan belanja langsung unit baru seperti yang dilakukan untuk program MBG justru berisiko mematikan industri bengkel konversi lokal secara perlahan. Baginya, program nasional seharusnya menjadi motor penggerak bagi kemandirian industri dalam negeri, bukan sekadar menjadi ladang keuntungan bagi manufaktur besar.
“Jika strategi pemerintah terus fokus pada belanja barang tanpa memperbaiki ekosistem konversi secara menyeluruh, target besar 120 juta unit motor listrik dipastikan hanya akan berakhir sebagai catatan kegagalan di atas kertas,” tutupnya.
Ia menekankan bahwa kedaulatan energi nasional tidak akan tercapai selama ruang bagi optimalisasi kendaraan yang sudah ada terus tertutup oleh kebijakan pengadaan unit baru.
