Gibran Sampaikan Pernyataan Berhenti sebagai Wapres, Yusril: MPR Tidak Perlu Menyetujui atau Menolak

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden disampaikan melalui surat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri. Dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat sepihak sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menyetujui atau menolaknya.

Yusril menjelaskan bahwa surat Gibran secara tegas menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.

Yusril mengutip bagian surat yang berbunyi, “menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.” Dalam surat yang sama, Gibran meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Yusril, permintaan tersebut bukan permohonan agar MPR menyetujui pengunduran diri. MPR tidak perlu menyetujui ataupun menolak pernyataan itu. MPR perlu menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, tahapan berikutnya adalah tindak lanjut MPR atas kekosongan jabatan dan pengusulan dua calon oleh Presiden. MPR kemudian memilih satu calon melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.

Keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menjadi rujukan berita ini belum menyebutkan nama calon pengganti yang akan diusulkan.