LPI Nilai Dasco Paling Pantas Gantikan Gibran, Sarankan Prabowo Pertimbangkan Sosok Nonkoalisi

Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan sejak Kamis (12/11/2026), setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kekosongan jabatan tersebut dan mengatakan MPR segera menindaklanjuti surat itu melalui mekanisme konstitusional.

Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut akan membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk penjadwalan sidang paripurna dan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon. Setelah menerima surat permintaan MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama tersebut. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan untuk menyelenggarakan pemilihan.

Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) turut angkat bicara mengenai sosok yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. LPI meminta Presiden Prabowo Subianto tidak memilih calon wakil presiden dari partai koalisi. Pandangan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Facebook Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, S.H., S.IP.

“Prabowo jangan pilih calon wapres dari partai koalisi. Harus pilih sosok yang bisa menjahit dan meredam situasi politik yang sedang memanas saat ini,” demikian pernyataan LPI dalam unggahan tersebut.

LPI juga menyebut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai sosok yang dinilai paling pantas menggantikan Gibran. Organisasi itu menyampaikan, “Kami menilai, Dasco paling pantas menggantikan Gibran karena mampu menjahit dan meredam persoalan dinamika antarpartai maupun elite politik.”

Selain Dasco, sejumlah nama lain turut muncul dalam pemberitaan mengenai kemungkinan pengganti Gibran, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Dedi Mulyadi, Zulkifli Hasan, dan Yusril Ihza Mahendra. Nama-nama tersebut merupakan bagian dari pemberitaan dan perbincangan publik, bukan daftar calon resmi yang telah diajukan Presiden maupun rekomendasi dari LPI.

AHY menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Dedi Mulyadi merupakan Gubernur Jawa Barat, Zulkifli Hasan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, sedangkan Yusril Ihza Mahendra menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada MPR merupakan kewenangan Presiden. Presiden dapat mempertimbangkan masukan dari partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang akan diajukan. Pernyataan tersebut menjelaskan mekanisme pengajuan calon, bukan pernyataan bahwa Yusril mengajukan atau menyatakan kesediaan menjadi calon pengganti Gibran.

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, nama-nama yang berkembang di ruang publik belum dapat disebut sebagai calon resmi. Proses pencalonan tetap menunggu pengajuan dua nama oleh Presiden dan pemilihan melalui sidang MPR sesuai ketentuan konstitusi.