Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan agar negara-negara BRICS memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan.
Usulan itu disampaikan dalam BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting atau Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).
Bagi Indonesia, pemetaan keterampilan masa depan penting agar kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan tidak tertinggal dari perubahan dunia kerja. Perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau membuat kebutuhan tenaga kerja terus bergerak.
Dalam forum tersebut, Yassierli mengusulkan agar future skills forecasting atau proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.
“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” kata Yassierli.
Menurut Yassierli, pemetaan tersebut dapat membantu negara-negara BRICS membaca arah perubahan pasar kerja. Dengan begitu, setiap negara bisa lebih mudah mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dan menyesuaikan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
Dalam pertemuan itu, Yassierli juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja. Beberapa langkah yang disampaikan antara lain perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas PHK, serta penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.
Indonesia juga mendorong perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil. Tahun ini, pemerintah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.
“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Yassierli.
Ia mengatakan Indonesia hadir di BRICS bukan hanya untuk berbagi pengalaman, tetapi juga belajar dari negara-negara anggota lainnya.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Upaya itu dilakukan melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta dan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta tahun ini.
Sejumlah program prioritas nasional juga diposisikan sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis. Agar berdampak pada tenaga kerja, program-program itu perlu ditopang oleh keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.
Di bidang digital, pemerintah memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi. Sistem ini menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu platform layanan ketenagakerjaan, serta didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk membantu pengambilan kebijakan.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” kata Yassierli.
