Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat integrasi data lintas instansi untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, termasuk akibat perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan konsep Society 5.0.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan dunia kerja menuntut birokrasi untuk mampu beradaptasi agar pelayanan publik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8/2026).
Menurut Anwar, penguatan layanan digital tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui konsep Life Journey 2025–2029.
Konsep tersebut mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk ketika seseorang memasuki dunia kerja. Dengan pendekatan itu, layanan diharapkan dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.
MENGAPA INI PENTING ?
- SIAPkerja dikembangkan Kemnaker sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai layanan ketenagakerjaan.
- Sistem tersebut menghimpun profil angkatan kerja dan profil pemberi kerja untuk memperkuat basis data ketenagakerjaan.
- Kemnaker telah mengembangkan konektivitas SIAPkerja dengan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait.
- Integrasi data diarahkan untuk mendukung job matching serta penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data.
Sebagai bagian dari implementasi transformasi tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja).
Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi dikembangkan sebagai ekosistem digital yang menghubungkan berbagai kebutuhan dalam sektor ketenagakerjaan.
Platform tersebut menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja. Integrasi ini diharapkan membuat pelayanan lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.
“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” katanya.
Penguatan ekosistem tersebut dilakukan melalui koneksi SIAPkerja dengan berbagai instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Integrasi menjadi salah satu fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja.
Data yang semakin terintegrasi diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta membantu pemerintah menyusun kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan ketenagakerjaan diharapkan semakin tepat sasaran sekaligus mampu mengikuti dinamika pasar kerja yang terus berubah.
Selain membangun sistem digital, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem informasi pasar kerja, meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.
Anwar mengatakan transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, mengintegrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.
Implementasi prinsip tersebut diharapkan turut meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai salah satu indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker.
Pada akhirnya, integrasi data tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi. Sistem yang terhubung diharapkan mampu membuat layanan ketenagakerjaan lebih mudah diakses, membantu mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
BEE-der Berpikir…
“Ketika dunia kerja berubah semakin cepat, data yang terhubung menjadi bagian penting dari cara pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan industri. Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun sistem, tetapi memastikan layanan benar-benar bergerak mengikuti perubahan zaman.”
